Demokrasi dan struktural perubahan politik di Indonesia

Demokrasi dan struktural perubahan politik di Indonesia

Oleh : Tri Aji Pamungkas

            Dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat merupakan slogan utama demokrasi yang tercermin di setiap penjuru dunia. Demokrasi diartikan sebagai politik yang moderat dimana setiap warga negara berhak dan berkewajiban memberikan aspirasi terhadap bangsanya. Indonesia merupakan salah satu negara yang mendeklarasikan sebagai negara yang demokratis.

            Apabila melihat peran pentingnya adanya demorasi dalam sejarah Indonesia sendiri  kehidupan demokrasi baru terasa dan terlaksanaketika era reformasi. Era kemerdekaan sendiri adalah sebagai awal mula demokrasi dengan diwakili oleh para ahli yang melakukan tafsiran terhadap rumusan bangsa. Karena bayangkan jika saat itu kita ingin mengedepan demokrasi seperti yang di galakan sekarang ini maka saya jamin Indonesia tidak akan merdeka pada tahun 1945 karena Indonesia meski banyak menampung aspirasi dari seleuruh masyarakat luas sedangkan hanya beberapa selang saat itu negara lain akan masuk sebagai penjajah kembali.

            Aspirasi sebagian masyarakat dianggap aspirasi yang mewakili khalayak masyarakat banyak dalam melakukan rumusan tujuan bersama. Aspirasi publik merupakan bagian dari demokrasi namun aspirasi itu disampaikan langsung atau tidak nya bukan bagian dari demokrasi.

Demokrasi sendiri adalah merupakan bagian atau sistem yang mewadahi tujuan khalayak banyak. 1945-1957 di klaim sebagai demokrasi terpimpin karena pemerintah atau penguasa memilik legitimasi hak penuh di banding rakyatnya. Zaman orde baru merupakan bagian dari demokrasi perbaikan atas sebelumnya. Namun klaim demikian dianggap sebagai sama saja karena pada saat itu aspirasi rakyat dianggap terlarang apabila bertentangan dengan pemerintah dan zama reformasi di sibeut sebagai kancah baru demokrasi yang lebih modern dan bermantartabat.

            Masing masing zaman memiliki kelemahan dan kelebihan tergantung bagaimana kita menganalisa dalam setiap sudut, di era sekarang perubahan structural demokrasi hendaknya berubah dimana pemegang kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat sebagai pemberi wewenang dalam setiap kebijakan yang diwakilkan. Pertanyaan mendasar jika rakyat sebagai penguasa negara ini maka setiap kebijakan hendaknya untuk kemaslahatan rakyat nya? Klaim pemerintah berusaha untuk kesejahteraan rakyat biasanya dilakukan ketika dekat dengan kontentasi perpolitikan atau pemilu setelah itu rakyat hanya bisa merasakan janji politiknya saja bukan interpretasi dalam bentuk yang dapat di rasakan langsung.

            Masyarakat Indonesia memeiliki tingkat kecenderungan terhadap politik yang lebih tinggi di banding negara yang memiliki sistem kerajaan atau kesultanan. Meskinya dalam setiap kegiatan sikap demokratis perlu ditanamkan bukan saja hanya dalam kegiatan politik melainkan ditanamkan dalam setiap kegiatan sehari hari. Amalan in merupakan cerminan darikap yang demokratis. Alquran sendiri meminta dan mengharapkan bahwa umat manusia yang baik adalah umat yang demokratis dan moderat. Versi alquran demokratis adalah bukan dari banyak nya suara melainkan dari banyaknya kualitas dialektika pemahaman terhadap demokratis itu sendiri. Perubahan structural politik dari adanya legitimasi kuat lembaga negara yang mewakili masyarakat sebagai entitas yang melakukan audut kinerja tidak lagi memiliki kedudukapenuh sebagai penguasa di negeri ini menyebabkan fungsi dan wewenang rakyat dalam hal ini wakil rakyat sama dibanding dengan yang lainya.

            Peubahan structural politik di Indonesia sangat meningkat ketika era refprmasi dan adanya peningkatan tata kelola negara. Hal ini memebrikan efek yang positif dan negative yang terjadi yang diantaranya adanya tata kelola negara lebih baik dari sebelumnya menurut klaim beberapa pihak dan adanya penghilangan kekuasaan rakyat menurut klaim beberapa pihak. Apaun itu yang terjadi kekuasaan negara merupakan hak penuh atas pemilik negara itu sendiri dan rakyat , pemerintah serta yang lainya merupakan pelaksana kekuasaan negara yang harus patuh dan tunduk pada aturan penguasa yang sebenarnya.